Pengarahan Presiden RI Dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia Secara Virtual Pada Kabupaten Banjarnegara

Foto Dok. Intel

Banjarnegara (28/04/2021),- Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara Sigid J. Pribadi, SH, MH Bersama Bupati Banjarnegara serta unsur Forkopimda pada Kabupaten Banjarnegara menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia sekaligus Pengarahan Presiden Republik Indonesia terkait masalah Covid-19 dan Perekonomian Nasional yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 bertempat di Peringgitan Rumah Dinas Bupati Banjarnegara yang diselenggarakan secara virtual (video conference) melalui aplikasi zoom meeting. 

Pada pengarahannya Presiden RI Ir. H. Joko Widodo menyampaikan melihat Perkembangan Covid-19 di India pada bulan November sampai Januari berhasil menunjukan penurunan yang sangat signifikan dimana kuncinya yaitu mikro lokdown oleh sebab itu makanya di Indonesia diberlakukan PPKM Mikro, namun saat ini kita ketahui bersama perkembangan covid di India melonjak tajam terjadi lonjakan yang sangat dasyat dimana terjadi kasus sebesar 350 ribu kasus aktif perhari, ini yang menjadi perhatian dan  yang harus membuat kita hati hati lebih waspada, kekawatiran dan kehati-hatian buat kita semua.  Sekecil apapun kasus di Kabupaten/Kota jangan lengah dan kehilangan kewaspadaan ikuti angkanya begitu terjadi kenaikan segera ambil tindakan dan kendalikan.

Mendekati libur panjang menjadi langganan kenaikan angka kasus Covid-19 oleh sebab itu tetap hati-hati, di daerah-daerah mulai terjadi lonjakan kenaikan. Sekarang kita berada di angka 4 ribu sampai 6 ribu kasus, hati-hati dengan mudik lebaran, laksanakan pengecekan pada masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Saat ini sudah diberlakukan larangan mudik agar terus disampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat, yang lebih penting bukan masalah penyekatan namun bagaimana kita menekankan kepada masyarakat disiplin pada prokes. Saya benar - benar kuawatir tentang mudik yang akan datang, namun saya yakin kalau semua mau bekerja dengan baik semuanya bisa kita atasi. Mengenai vaksinasi agar terus dilaksanakan jangan sampai berhenti, tugas Pemerintah Pusat menyediakan vaksinnya, kalau di daerah masih ada vaksin jangan di stop terus laksanakan vaksin, sampai 27 April vaksin yang kita suntikan baru 19 juta dosis.

Berkaitan dengan ekonomi Nasional pada bulan Maret sampai dengan April sudah hampir pada posisi normal, target pertumbuhan kita 5% bisa kita capai, Pada bulan-bulan Maret sampai dengan Mei sangat  sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 7%, komsumsi listrik juga mengalami pertumbuhan kenaikan ini juga patut kita syukuri. Kita harus selalu optimis pertumbuhan ekonomi akan terus naik, indikasi pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama sudah terlihat antara lain Saat ini industri sudah mulai bergerak, tenaga kerja sudah mulai normal, konsumsi listrik saat ini sudah mulai naik menjadi 33% terutama konsumsi listrik untuk industri, dan Import barang modal meningkat 33,7% yang tadinya negatif. Indeks keyakinan konsumen yang tadinya 85% saat ini sudah naik menjadi 93%. Indeks penjualan ritel meningkat menjdi 183% di bulan maret. Saya mengajak kepada seluruh Kabupaten/Kota segerakan yang namanya belanja Pemda (Belanja APBD) sehingga terjadi peredaran uang di Daerah, jangan ditahan - tahan.

Bantuan sosial segera salurkan kepada masyarakat agar perekonomian mereka dapat bergerak, saat ini baru 32% dari total anggaran bansos. Dan terakhir Kunci pertumbuhan ekonomi kita yaitu investasi, dengan investasi income pendapatan daerah dan lapangan kerja otomatis akan naik. 

Foto Dok. Intel

Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., pada sambutannya menyampaikan dengan kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih kepada bapak presiden telah meluangkan waktu untuk kepala daerah dan wakil daerah pada hari ini juga hadir pemerintah daerah otonom 34 provinsi, 415 kabupaten dan disamping itu juga terdapat 6 daerah yaitu 1 dan 5 kota yang terletak di provinsi DKI Jakarta.

Pada saat ini hasil pemilu tahun 2017 dengan 7 provinsi dan 18 kota 17 provinsi 115 kabupaten dan 38 kota selanjutnya tanggal 6 Februari 2005 pasangan gubernur 24 dan 28 pasangan walikota dan wakil walikota, pada tanggal 6 April pasangan bupati dan walikota serta wakil walikota karena proses yang masa jabatannya belum berakhir 2 provinsi tersebut 20 dan 4 kota berkaitan dengan sistem pemerintahan saat ini adanya sistem otonomi daerah maka terjadi pembagian kekuasaan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat 2 otonomi daerah dengan memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah diperlukan untuk mewujudkan kreativitas dan inovasi daerahnya sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Terjadi pemerataan pembangunan sekaligus berkontribusi percepatan pembangunan nasional perlu menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat karena pemerintah pusat urusan pemerintahan absolut yang pertahanan keamanan yustisi agama politik luar negeri juga untuk mengendalikan dan kesatuan bangsa yang bersifat nasional untuk sebagian diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam melaksanakan pemerintahan dan kebijakan pemerintah daerah harus memperhatikan dan mendasarkan pada kebijakan pemerintah pusat yang dipimpin oleh presiden berdasarkan pada prinsip pemerintahan tersebut pada kesempatan ini untuk menyampaikan arahan kepada seluruh pemerintah daerah.

Foto Dok. Intel

Pelaksanaan Vicon Rakor Kepala Daerah Seluruh Indonesia Bersama Presiden RI (Ir. H. Joko Widodo) didampingi Wakil Presiden RI (Prof. Dr. KH. Maruf Amin), Menkopolhukam (Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH. S.U M.I.P), Menko Perekonomian RI (Airlangga Hartarto), Mendagri (Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.), Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala BNPB (Letjen TNI Doni Mordano), diikuti oleh Forkopimda Propinsi dan Kabupaten se Indonesia, sementara pada Kabupaten Banjarnegara diikuti oleh Bupati Banjarnegara Bersama Wakil Bupati Banjarnegara, Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara, Dandim 0704/Banjarnegara, Kapolres Banjarnegara yang wakili Kabag Ops Polres Banjarnegara, Sekda Kabupaten Banjarnegara, serta perwakilan unsur Forkopimda lain dan beberapa Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. (Intel/Humas-KN.Bna)